Sikap Intoleransi Mendera Jemaat GBKP Pasar Minggu

813 dibaca
Jumpa pers di Gereja GBKP Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

              BERITANARWASTU.COM. Berbagai kasus intoleransi tampak sulit untuk hilang dari negara ini. GKI Yasmin, Bogor, dan HKBP Filadelfia, Bekasi, belum selesai, muncul lagi kasus yang sama yang menimpa jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu, di Jalan Tanjung Barat Lama, No. 148 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Atas nama Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, sekelompok massa melakukan protes dan melarang adanya kegiatan peribadatan di daerah itu.

Padahal pengurus GBKP Pasar Minggu sudah sejak 2004 mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah, dan memenuhi persyaratan yang ada dalam Perber 2 Menteri tersebut, seperti persyaratan mempunyai 90 orang jemaat, serta dukungan warga sekitar gereja paling sedikit 60 orang, bahkan pihak GBKP Pasar Minggu justru mendapat dukungan dari 75 orang warga. Namun yang didapat justru IMB rumah kantor atau rukan.

Pengurus GBKP Pasar Minggu sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang merasa berkeberatan, guna menuntut adanya kebebasan menjalankan ibadah. Namun, sangat disayangkan, lurah, camat, dan wali kota seperti tunduk pada warga intoleran dan justru tidak memandang hal ini sebagai sesuatu yang mendesak. Bahkan, disayangkan, sikap pemda setempat seakan tidak netral, dan justru tunduk pada kepentingan kelompok intoleran.

Menyikapi kondisi tersebut, pada 3 Oktober 2016 pengurus GBKP Pasar Minggu melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Ahok), perwakilan warga RW 04 Tanjung Barat Kelurahan Jagakarsa, di Kantor Gubernur. Dalam pertemuan yang langsung dipimpin oleh Ahok, Ahok menginstruksikan kepada Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya untuk memproses IMB rumah ibadah bagi jemaat GBKP Pasar Minggu sesuai dengan ketentuan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 28 ayat 3.

Agar tidak terjadi gesekan, Ahok juga menginstruksikan agar selama proses pengurusan IMB berjalan, jemaat GBKP Pasar Minggu diminta untuk beribadah di ruang serba guna Kantor Kecamatan Pasar Minggu mulai hari Minggu pada 9 Oktober 2016.

Selanjutnya, pada 7 Oktober 2016 Majelis dan Panitia pembangunan GBKP Pasar Minggu melakukan pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya. Dalam pertemuan itu, Wali Kota Jakarta Selatan mengusulkan untuk melakukan relokasi rumah ibadah bagi jemaat GBKP Pasar Minggu dari Jalan Raya Tanjung Barat No. 148A RT 14 RW 04, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa ke lokasi yang baru.

Majelis GBKP Pasar Minggu dapat menerima usulan tersebut sepanjang hal itu merupakan solusi yang bersifat permanen bagi jemaat GBKP Pasar Minggu. “Usai pertemuan dengan Pak Ahok, wali kota justru mengusulkan untuk merelokasi kami ke jalur hijau, yang tidak diperuntukkan untuk rumah ibadah. Kami mau direlokasi apabila di lokasi yang baru diberikan izin permanen agar tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari. Namun, yang jelas, kami tetap ingin memperjuangkan IMB GBKP Pasar Minggu,” ujar Pdt. Penrad Siagian, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), yang juga pendeta di GBKP Pasar Minggu, saat jumpa pers di GBKP Pasar Minggu, pada Sabtu, 8 Oktober 2016 lalu.

Kini, jemaat GBKP mendorong pemerintah, dalam hal ini Wali Kota Jakarta Selatan, Camat Jagakarsa, dan Lurah Tanjung Barat, untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga proses pengurusan IMB rumah ibadah tidak berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian, sehingga jemaat GBKP Pasar Minggu dapat kembali beribadah sebagaimana mestinya.

 

Kronologis Mulai Berdiri Hingga Penolakan Terhadap GBKP Pasar Minggu

Menurut versi pengurus GBKP Pasar Minggu, kronologi berdirinya GBKP Pasar Minggu diawali pada tahun 1990 di mana ketika itu Pdt. M. Bangun, Ketua Runggun GBKP Cililitan, menganjurkan kepada Pertua Korinta Pinem, Pertua Nande Martin Tarigan dan Diaken K. Sipayung untuk mengadakan kebaktian doa rumah tangga atau PJJ di Pasar Minggu.

Anjuran ini segera ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat di rumah Pertua Korinta Pinem yang beralamat di Komplek Polri Pengadegan, Blok O/66. Rapat ketika itu dihadiri tujuh orang, yaitu: Pertua Korinta Pinem, Pertua Nande Martin Tarigan, dan Diaken K. Sipayung (GBKP Cililitan), Pertua G.M. Tarigan dan Pertua Kristen Bangun (GBKP Kebayoran Lama), Pertua Sabar Sinulingga dan Diaken Saymara (GBKP Jakarta Pusat). Hasil rapat ini adalah: Tujuh orang peserta rapat menjadi pengurus PJJ Pasar Minggu dan membentuk pembina PJJ yang terdiri dari Pendeta M. Bangun, Pendeta Obet Tarigan (GBKP Kebayoran Lama), dan Pendeta M. Manik (GBKP Jakarta Pusat).

Dalam perjalanannya, PJJ Pasar Minggu telah membentuk Badan Pekerja Runggun/Majelis jemaat yang terdiri dari Pertua Korinta Pinem (Ketua), Pertua G.M. Tarigan (Sekretaris), Pertua S. Sinulingga (Bendahara), dan anggota Diaken Kristen Bangun, Diaken K. Sipayung, Diaken Nd. Martin Tarigan, dan Diaken Saymara.

Pada tahun 1994 Majelis atas nama Maruhun Janangkih Pinem telah membeli sebidang tanah bekas milik adat seluas 864 m2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tanjung Barat No. 148 A. Dan pada 1 Februari 1999, sebidang tanah ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 2905 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, Drs. Hari Widiarto. Dan sejak 24 September 1995, GBKP Pasar Minggu telah aktif menyelenggarakan ibadah Minggu di Jalan Tanjung Barat No. 148 A.

Selanjutnya, pada 27 Oktober 2004 Panitia Pembangunan Gereja mengajukan izin pembangunan rumah ibadah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya pada 14 Februari 2005, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan IMB dengan No. 01439/IMB/2005 untuk mendirikan bangunan baru dan kantor (KUT). Tapi, IMB ini tidak sesuai dengan yang diajukan GBKP Pasar Minggu, yaitu IMB untuk pembangunan rumah ibadah.

Mengingat pertumbuhan jemaat yang semakin pesat dan untuk mendukung kenyamanan dalam beribadah, maka pada Januari 2006 Majelis dan Panitia Pembangunan Gereja memutuskan merenovasi bangunan rumah rumah pendeta dan gedung ibadah GBKP Pasar Minggu yang terletak di Jalan Tanjung Barat No. 148 A. Dasar renovasi ini adalah IMB No. 01439/IMB/2005 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, pada Minggu (12 Maret 2006), sekelompok warga melakukan unjuk rasa dengan tuntutan keberatan terhadap kegiatan renovasi bangunan, meminta penutupan tempat ibadah GBKP Pasar Minggu, dan seluruh aktivitas jemaat di lokasi tersebut dihentikan. Dasar penolakan mereka karena di depan gereja terdapat bangunan majelis taklim. Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai keributan yang mengakibatkan beberapa anggota panitia pembangunan mengalami luka-luka.

Atas kejadian ini, pihak kepolisian secara sepihak memberlakukan penyegelan dengan pemasangan police line di lokasi tersebut. Pasca-kejadian tersebut, jemaat GBKP Pasar Minggu harus berpindah-pindah lokasi ke beberapa tempat untuk melakukan ibadah hari minggu. Lokasi yang digunakan yaitu Gedung Tranka Kabel (2006), GPIB Pasar Minggu (2006), Gedung Graha Simatupang (2007), Gereja Haleluya Taman Mini (2008), Gedung Sinar Kasih, Dewi Sartika (2011),  dan Gedung Beyond Menara FIF (2016).

Jemaat pun akhirnya tidak bisa melaksanakan ibadah Minggu di GBKP Tanjung Barat, Jalan Raya Tanjung Barat No. 148 A. Namun, sejak 2009 aktivitas lainnya masih dapat dilakukan sepanjang tidak dilaksanakan di hari Minggu. Aktivitas tersebut adalah Kebaktian Rumah Tangga (PJJ), Kebaktian Kaum Ibu (Moria), Kebaktian Kaum Bapak (Mamre), Kebaktian Kaum Pemuda-Pemudi (Permata), dan Kebaktian Penghiburan bagi rumah tangga yang mengalami duka cita.

Pada 24 Maret 2010 Majelis GBKP Pasar Minggu mengajukan surat No. 6/RG-PM/III/2010 kepada Gubernur DKI Jakarta perihal permohonan tempat beribadah untuk GBKP Pasar Minggu. Sampai dengan saat ini Majelis GBKP Pasar Minggu belum mendapatkan jawaban atas permohonan tersebut. Sejak 22 Mei 2016 hingga kini Jemaat GBKP Pasar Minggu telah kembali melaksanakan aktivitas ibadah minggu yang berlokasi di Jalan Raya Tanjung Barat No. 148 A. Hal ini bisa dilaksanakan setelah melakukan pendekatan berkali-kali kepada RT/RW dan tokoh di sekitar Tanjung Barat, dengan catatan tidak menampilkan simbol-simbol di gedung bangunan (salib dan plang nama).

Selanjutnya, pada 22 Juni 2016 Camat Jagakarsa menginisiasi pertemuan antara Muspika, tokoh masyarakat, FPI, FUI, dan Majelis GBKP Pasar Minggu yang menghasilkan kesepakatan untuk memberikan waktu bagi Majelis GBKP Pasar Minggu untuk mengurus dan menyelesaikan IMB rumah ibadah di Jalan Tanjung Barat No. 148 A. Batas yang diberikan ialah hingga 26 September 2016. Latar belakang pertemuan ini adalah karena masih ada sebagian masyarakat yang mempermasalahkan ibadah Minggu oleh GBKP Pasar Minggu. Pada Juli 2016 Majelis dan Panitia Pembangunan Gereja telah melakukan upaya verifikasi KTP dan KK kepada pemerintah daerah terkait sebagai bagian dari proses mengurus IMB.

Kemudian pada 20 Juli 2016, Majelis gereja telah mengajukan surat kepada Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi DKI tentang Permohonan Surat Keterangan Tanda Lapor Gereja. Dan tanggal 20 Juli 2016, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi DKI telah memberikan Surat Keterangan Lapor Gereja kepada GBKP Pasar Minggu yang beralamat di Jalan Tanjung Barat No.148 A.

Pada 21 Juli 2016 Majelis mengajukan surat No. 08/GBKP-PM/JAKBAN/VII/2016 kepada Lurah Tanjung Barat perihal Permohonan Ijin Domisili Tempat Ibadah bagi Jemaat GBKP di daerah Tanjung Barat. Juga pada tanggal yang sama Panitia Pembangunan GBKP Pasar Minggu mengajukan surat No. 01/GBKP-PM-PP/VII/2016 kepada Lurah Tanjung Barat perihal Permohonan Keterangan Tentang Keperluan Nyata dan Sungguh-sungguh Tempat Ibadah bagi Jemaat GBKP di daerah Tanjung Barat. Sedangkan pada 25 Juli 2016 Panitia Pembangunan GBKP Pasar Minggu mengajukan surat No: 02/GBKP-PM-PP/JAKBAN/VII/2016 kepada ketua FKUB wilayah Jakarta Selatan tentang Surat Permohonan Rekomendasi FKUB Jakarta Selatan.

Namun, pada 28 Juli 2016 ada aksi sekelompok masyarakat intoleran di kantor Kelurahan Tanjung Barat. Mereka mendesak Lurah Tanjung Barat untuk menghentikan aktivitas ibadah dan menolak memberi IMB GBKP Pasar Minggu di Jalan Tanjung Barat No. 148 A. Keesokan harinya, Kapolsek Jagakarsa dan Lurah Tanjung Barat menyarankan agar aktivitas ibadah hari Minggu (13 Juli 2016) dihentikan.

Pada 9 Agustus 2016 Panitia Pembangunan GBKP Pasar Minggu mengajukan surat No. 03/GBKP-PM-PP/VII/2016 kepada Lurah Tanjung Barat perihal Permohonan Keterangan Tentang Keperluan Nyata dan Sungguh-sungguh Tempat Ibadah bagi Jemaat GBKP di daerah Tanjung Barat. Namun 11 Agustus 2016 Lurah Tanjung Barat mengirim surat kepada Panitia Pembangunan GBKP Pasar Minggu yang isinya belum dapat memberikan rekomendasi keperluan nyata dan sungguh-sungguh tempat ibadah bagi jemaat GBKP di daerah Tanjung Barat.

Dalil yang digunakan Lurah adalah bahwa dari 105 jemaat GBKP hanya ada 11 jemaat yang merupakan warga Kelurahan Tanjung Barat. Hal ini tidak sesuai dengan SKB yang menyebutkan paling sedikit 90 jemaat dengan batas wilayah. Kemudian, dari 75 warga sekitar yang menandatangani persetujuan berdirinya rumah ibadah, hanya 25 orang saja yang mengaku setuju dan sisanya tidak mengetahui maksud dan tujuan permintaan dukungan tanda tangan.

Pada 16 September 2016, Wali Kota Jakarta Selatan memanggil Lurah Tanjung Barat dan Camat Jagakarsa. Dalam pertemuan ini, Wali Kota mengatakan bahwa Lurah Tanjung Barat telah melampaui kewenangannya untuk melakukan verifikasi persyaratan dukungan tanda tangan 60/90 yang termuat dalam SKB 2 Menteri. Menurut Wali Kota, verifikasi ini adalah tugas FKUB Jakarta Selatan. Dan, pada 27 September 2016, Lurah Tanjung Barat mengeluarkan surat yang isinya meminta Pengurus GBKP Pasar Minggu untuk menghentikan kegiatan GBKP Pasar Minggu sesuai kesepakatan rapat pada 22 Juni 2016 lalu. TS

Berita Terkait