Tapera Muncul, Pengusaha Gaduh

* Oleh: Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H. 410 dibaca


Beritanarwastu.com. Akhir- akhir ini kita disibukkan oleh banyak kegaduhan. Komunikasi Menteri dengan Menko ataupun dengan Wapres RI yang kurang sependapat sudah disebut gaduh.  Terjadi pro dan kontra pembangunan Perpustakaan DPR disebut DPR gaduh. Persaingan transportasi konvensional versus tranportasi on line yang menjadikan seakan-akan perbedaan pandangan Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informasi sudah segera dimaknai kegaduhan antarmenteri. Keterbukaan informasi menyebabkan segala sesuatu transparan. Terlihat jelas pandangan satu dengan yang lain. Jangan-jangan pertarungan dalam pilkada antara petahana melawan pesaing-pesaingnya pun dianggap sebagai kegaduhan. Segera ramai-ramai semua pihak menamakan negara gaduh.
Sebuah permasalahan muncul dengan disahkannya Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) No. 4 Tahun 2016 pada awal tahun ini.  UU tersebut seakan muncul dari bumi saja. Tanpa pembahasan yang menyeluruh dan mendalam, tiba-tiba UU tersebut disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Pihak pengusaha lewat Asosiasi Pengusaha Indonesia dengan tegas menyatakan keberatannya atas beban yang ditambahkan pada pengusaha yang tidak disertai kenaikan produktivitas. Selain daripada itu, Tapera dirasakan sebagai program yang tumpang tindih dengan program BPJS yang sudah lebih dahulu diberlakukan di masyarakat. Pengusaha Indonesia mengeluhkan dengan beban tambahan yang muncul tanpa disertai komitmen pemerintah dalam menciptakan regulasi tentang peningkatan produktivitas tenaga kerja.
 Lonjakan upah minimum di Indonesia beberapa tahun terakhir sangat dirasakan  oleh pihak pengusaha yang berakibat kehilangan daya saing di pasaran, terlebih apabila bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri.
Sebagai catatan upah minimum tertinggi di Indonesia adalah di daerah Karawang, Jawa Barat, yakni sekitar US$ 243.46 (dengan kurs 13.680), masih lebih tinggi dari upah tertinggi di Philipina (US$ 230.44), Malaysia (US$ 209.03), Vietnam (US$ 136.23) dan Myanmar (US$ 81.16).
Dengan beban upah minimum yang sudah cukup tinggi, pengusaha juga diwajibkan membayar jaminan sosial bagi pekerjanya berupa jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Besarannya sekitar 10.24 % sampai 11.74%. Kemudian apabila Tapera diberlakukan, maka besaran persentasenya juga akan ditentukan oleh pemerintah. Berita terakhir tentang besaran iuran Tapera dari pihak serikat pekerja menghendaki beban yang sama antara iuran pengusaha dan pekerja. Misal besaran iuran yang ditetapkan adalah 5%, maka pihak pekerja dan pengusaha masing-masing sebesar 2,5%. Pihak pengusaha merasakan beban terlalu berat dari  awal rencana iuran Tapera yang 0,5% sebagaimana berita yang d rilis oleh pemerintah.
Tekanan biaya ketenagakerjaan belum berhenti di Tapera, pada awal Maret lalu, lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemberian THR bagi karyawan yang telah bekerja minimal 1 bulan. Jadi bagi karyawan yang telah bekerja 1 bulan, baginya sudah berhak memperoleh THR (Tunjangan Hari Raya) yang besarannya adalah prorata dari  12 bulan. Ini merupakan tambahan biaya dan beban bagi pengusaha.  Ironinya, usulan dari pihak Asosiasi Pengusaha seolah tidak digubris oleh pembuat peraturan. Karena pemberian THR untuk pekerja yang masih bekerja 1 bulan itu sesungguhnya tanpa dasar. Semula pekerja yang telah menyelesaikan masa percobaannya (3 bulan) baru berhak menerima THR. Dan itu mempunyai dasar pijakan bahwa sesudah pekerja menyelesaikan masa percobaan atau masa orientasinya.  Sebab seorang pekerja selama 3 bulan itu masih dianggap dalam masa orientasi, belum bekerja secara produktif. Perusahaan masih menilai, apakah pekerja tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perusahaan dan beradaptasi dengan lingkungannya.
Seyogyanya pemerintah dapat segera memberikan insentif pada pengusaha sehingga pengusaha tidak kehilangan daya saingnya akibat makin beratnya beban yang harus dipikul dari sisi ketenagakerjaan. Secara riil, beban ketenagakerjaan di luar lembur, tunjangan, insentif  dan bonus sudah mencapai sekitar 30,24%-31,74%. Belum lagi dengan adanya program “tumpang tindih” seperti BPJS dan Tapera  akan mengakibatkan pengusaha melakukan efisiensi dan secara ketat memperhitungkan kebutuhan tenaga kerjanya. Disebut “tumpang tindih” karena untuk masalah perumahan pekerja, BPJS pun sudah mencakup program perumahan yang diatur dalam Jaminan Hari Tua (JHT), sehingga Tapera semestinya tidak diperlukan lagi.
Berbagai masalah ketenagakerjaan yang mendera republik ini dikhawatirkan akan menjauhkan dari program pemerintah untuk mendatangkan investor dari mancanegara sebanyak-banyaknya. Untuk itu diperlukan pimpinan di sektor ketenagakerjaan yang mengerti permasalahan dengan tepat dan mempunyai prinsip “Pro Pekerja namun tidak Alergi terhadap Pengusaha.” Yang bisa menjadi fasilitator yang menguntungkan semua pihak. Ditunggu!


* Penulis  adalah pemerhati masalah politik dan perburuhan, Ketua I Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) KAJ dan Ketua Umum Vox Point Indonesia (VPI).

Berita Terkait