Umat Jangan Mau Dipecah Belah di Pilkada DKI Jakarta

564 dibaca
Aldentua Siringoringo, S.H., M.H.

 BERITANARWASTU.COM. Pada awal 2017 ini pilkada (pemilihan kepala daerah) akan digelar serentak di seluruh daerah di Indonesia. Itu berarti selain menjadi ajang untuk pertama kali pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah ini diadakan, sekaligus bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini. Apalagi, sebelum pada hari H-nya pilkada ini diadakan gonjang ganjing isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) mewarnai kampanye salah satu calon.

“Memang ujian kita untuk 2017 ini, kedewasaan berdemokrasi, bahwa 18 Agustus 1945 itu sudah ditetapkan NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Artinya soal Piagam Jakarta itu sudah finish. Namun, nampaknya bangsa ini ingin kembali mundur bahwa ini negara Islam dan segala macam. Apalagi ini tantangan kita dari teroris internasional. Dan kita sebagai komponen bangsa harus paham dengan keadaan, bahwa kita jangan dimasuki kepentingan-kepentingan bangsa lain, yang akan merusak bangsa kita agar terpecah belah,” cetus  pengamat sosial politik dan kemasyarakatan, Aldentua Siringoringo, S.H., M.H. yang juga  mantan Ketua DPP GAMKI.  

“Sebab, bagaimana pun bangsa ini sudah dibangun oleh para pahlawan dengan mengorbankan darah dan tidak melihat agama dan golongan,” terang advokat/pengacara senior ini kepada Majalah NARWASTU beberapa waktu lalu. Mengatasnamakan perbedaan pendapat seringkali dianggap menjadi hal yang lumrah dan bagian dari demokrasi.

Akan tetapi, imbuhnya, yang kerap dilupakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, tak terkecuali mengenai kasus  Ir. Basuki Tjahaya Purnama, M.M. (Ahok) yang diduga menista agama. “Biarlah proses hukum yang menguji. Jangan kita melakukan tekanan-tekanan publik yang akan menyebabkan penegakan hukum menjadi bias, apalagi sampai dipengaruhi oleh isu agama dan ras. Biarlah hukum dengan logika hukumnya obyektifitas, kalau ada bukti silakan,” ujar Aldentua yang juga aktivis HAM dan kini Penasihat DPP GAMKI bersemangat.

 Tapi, lanjut Aldentua yang mantan Caleg DPR-RI Partai NasDem, kalau akhirnya Ahok tidak terbukti bersalah, sesuai apa kata Presiden RI dan Menkopolhukam RI, jangan dihukum. Kita menganut asas praduga tak bersalah, kalau belum ada keputusan hukum yang tetap, itu patut diduga. Dengan prinsip hukum seperti itu berarti kita jangan sekali-sekali mendahului trial by the press atau trial by demontrans.

Indonesia sudah 71 tahun merdeka. Dan sampai hari ini kedewasaan dalam berdemokrasi sepertinya masih jauh dari harapan. Seperti kita ketahui bahwa isu SARA yang mewarnai Pilkada 2017 yang dilakukan oleh sekelompok orang ikut mempengaruhi stabiltas negara ini. Sebut saja aksi demonstrasi pada 4 November 2016 lalu. Selain, menebar rasa takut akibat trauma kasus (kerusuhan) 1998, negara juga mengalami kerugian besar dalam bidang ekonomi.

Menurut Aldentua yang juga Pembina Pemuda Gereja HKBP Jatiwaringin, Jakarta Timur, melalui pilkada ini biarlah semua calon berlomba menawarkan program yang terbaik bagi masyarakat sehingga rakyat nanti akan menentukan siapakah pemimpin yang akan kita pilih. Janganlah kita mengadakan kampaye negatif dan sejenisnya.

 Diakui dari sekian provinsi yang ada, DKI Jakarta-lah yang bisa dikatakan cukup fenomenal. Bagi Aldentua, hak itu disebabkan Jakarta sebagai barometer demokrasi Indonesia. “Kita ini sedang ditonton oleh seluruh dunia. Apakah kita mampu mengelola pilkada ini serentak, dan ini merupakan pengalaman pertama. Jadi jangan lagi kita balik mengenai SARA. Untuk itu kita semua harus menjaga ketenangan, kejernihan berpikir dan bersaing boleh, tapi yang sehat dan fair,“ tukasnya.

 Dan bukan rahasia umum lagi bahwasanya stabilitas negara juga ditentukan pula oleh sepak terjang para kaum elite politik. Seperti yang dikatakan oleh pengacara cerdas dan vokal yang pernah menjadi kader PDS ini, bahwa tidak ada perpecahan dalam sebuah bangsa tanpa ada konflik elite politik. “Dan itu merupakan pengalaman di mana-mana. Selama elite kita terjaga, maka ini akan kondusif,” ujarnya. Ia pun mengaku sangat mengapresiasi kunjungan Presiden Jokowi ke rumah Prabowo di Hambalang, Bogor. Selain juga Jokowi mengundang para ulama untuk duduk bersama membahas persoalan bangsa.

“Tanggung jawab pengelolaan dan keamanan negara bukan hanya di Presiden Jokowi, tapi seluruh elemen dan masyarakat Indonesia,” tegas mantan aktivis GMKI dan bekas aktivis Kelompok Cipayung ini. Sebelum menyudahi perbincangannya, Aldentua berpesan agar umat beragama di negeri ini jangan terpecah belah. Dan jangan terpengaruh dari luar yang mencoba menghasut dan mencoba memecah belah bangsa ini. “Dan yang terpenting adalah, siapapun calon yang terpilih adalah yang terbaik dari Tuhan. Mari kita doakan agar Pilkada 2017 berjalan aman dan lancar,” ujar pria yang juga giat mengadvokasi tempat ibadah yang diteror dan ditutup, seperti HKBP Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat, itu. BTY

 

Berita Terkait