Vox Point Indonesia Gelar Seminar Intoleransi yang Merajalela

600 dibaca
Seminar Vox Point Indonesia menyoal intoleransi yang merajalela di Gereja Katolik Santa Anna, Duren Sawit, Jakarta Timur.

               beritanarwastu.com.  Vox Point Indonesia (VPI) yang dipimpin Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H. kembali mengadakan seminar dan bekerjasama dengan Seksi HAAK Paroki Santa Anna Duren Sawit, Jakarta Timur. Seminar pluralisme dengan tema “Intoleransi Merajalela, Rapuhkah Bhinneka Tunggal Ika” ini diadakan karena dilatarbelakangi adanya kelompok-kelompok masyarakat intoleran yang kian eksis akhir-akhir ini. Aksi-aksi mereka jelas mengoyak kedamaian masyarakat yang rukun dan damai. Masyarakat bangsa yang terbangun dari beragam dan kepercayaan dan beragam etnis.

Hal itu misalnya terjadi saat terjadi aksi bom bunuh diri di gereja Katolik stasi Santo Yosep, Medan, Sumatera Utara, yang masih hangat dalam benak masyarakat. Juga pada Selasa, 6 September 2016 lalu terjadi aksi pembubaran paksa terhadap umat Katolik Lingkungan Penumping Paroki Santo Petrus Purwosari, Solo, Jawa Tengah, yang tengah melaksanakan ibadat misa arwah.

Melihat kondisi hubungan antaragama yang memburuk, seperti digambarkan di  atas, Seksi HAAK Paroki Duren Sawit bekerjasama dengan Vox Point Indonesia mengadakan seminar pluralisme, dengan tema “Intoleransi Merajalela, Rapuhkah Bhinneka Tunggal Ika. Seminar bertempat di Aula Gereja Santa Anna Duren Sawit, Jalan Laut Arafuru Blok A7 No. 7, Jakarta Timur, pada Sabtu, 10 September 2016 lalu mulai pukul 09.00 sampai 13.00 WIB.

Pembicara dalam seminar ini, M. Imdadun Rahmat (Ketua Komnas HAM) sebagai keynote speaker, didampingi Zuhairi Misrawi (Cendekiawan NU), Drs. Rudy Pratikno, S.H. (Wakil Ketua Bidang Rekomendasi FKUB DKI Jakarta) dan Trisno Sutanto (Aktivis PGI dan MADIA).  Seminar ini dihadiri banyak tokoh agama dan aliran kepercayaan, pengurus ormas, umat Paroki Santa Anna Duren Sawit dan  perwakilan umat se-Keuskupan Agung Jakarta (KAJ).

             Aksi-aksi pemaksaan dan kekerasan, seperti disebut di atas terhadap warga gereja, makin menggambarkan situasi hubungan antaragama di negeri ini bergerak mundur. Hubungan yang sebelumnya bersifat saling memperkaya, creative proexistence, menjadi level hubungan yang sekadar tidak saling mengganggu. Bahkan pada beberapa tempat di Indonesia hubungan antarumat beragama sudah dalam kondisi buruk, yakni menjurus pada kekerasan agama.

Intoleransi agama yang berujung pada diskriminasi dan kekerasan agama itu, jelas melanggar konstitusi. Pemerintah sebagai penerima mandat konstitusi harus konsisten mendorong kehidupan yang saling menghargai antar warga yang berbeda dan beragam. Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) antara tahun 2014-2015 menunjukkan sikap intoleransi terhadap perbedaan identitas oleh publik Indonesia makin mengkhawatirkan. Makin banyak penduduk Indonesia merasa tak nyaman hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan dan orientasi seksual.

              Dari catatan Komnas HAM pada 2015 lalu, terdapat 87 kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama. Komnas HAM mencatat empat bentuk kekerasan, yaitu perusakan rumah ibadah, pelarangan terhadap aktivitas keagamaan, diskriminasi dengan alasan agama, dan pemaksaan keyakinan (The Wahid Institute mencatat tahun 2015 ada 84 kasus kekerasan atas nama agama).

Masyarakat Indonesia yang mulanya hidup saling memperhatikan dan saling memercayai, bergerak mundur menjadi hubungan yang penuh kecurigaan, dan perasaan terancam. Kondisi terancam itu membuat agama-agama kehilangan kesadaran interdepedensi satu dengan yang lainnya. Yang ada hanyalah usaha bagaimana agama-agama itu mempertahankan eksistensinya, tanpa mempedulikan akibatnya pada yang lain, atau dengan sengaja menekan pertumbuhan agama lain.

             Seminar pluralisme  ini bertujuan, pertama, memberikan informasi mengenai kondisi  kebebasan beragama dan kerukunan beragama saat ini. Kedua, memaparkan tentang kondisi masa depan kebebasan beragama dan kerukunan beragama di Indonesia pada masa mendatang. Ketiga, mengetahui peranan Pemerintah dalam menjaga

kerukunan antarwarga termasuk Perda-Perda intoleransi. Keempat, merumuskan peran penting gama – agama dalam proteksi hubungan yang harmonis antarumat beragama. TS

Berita Terkait