Vox Point Indonesia (VPI) Sampaikan Pesan Politik Seusai Gelar Misa Syukur Natal dan Tahun Baru 2018

326 dibaca
Ketua Umum VPI, Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H.

Beritanarwastu.com. Menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres (Pemilihan Presiden RI) 2019, rakyat di negeri ini sekarang sudah mulai terlihat bersiap-siap menyambut pesta demokrasi itu. Gemuruh dan panasnya suhu politik di bumi pertiwi sudah terasa sejak akhir tahun 2017. Alhasil, tahun 2018 disebut tahun politik.  Vox Point Indonesia (VPI) sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Kristiani ikut memikirkan pelaksanaan Pilkada Serentak dan Pilpres 2019 guna menjaga NKRI agar tetap damai, tenteram dan nyaman.

          Ketua Umum VPI, Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H. dalam pidato singkatnya dalam acara “Misa Syukur  Natal dan Tahun Baru 2018 Bersama VPI” di Sanggar Prathivi, Jakarta, pada Selasa, 9 Januari 2018 lalu, menyatakan sejumlah hal yang perlu diperhatikan warga masyarakat dalam menyikapi event politik itu. Menurut tokoh Katolik yang nasionalis ini, itu sebagai bentuk kebijaksanaan dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan seperti situasi kebangsaan, situasi perekonomian, penegakan hukum, situasi hubungan antaragama pasca Pilkada DKI Jakarta (2017) dan situasi politik di Tanah Air.

           “Salah satu cara adalah memberikan edukasi politik kepada kaum awam Katolik untuk berani mengemukakan pandangan, pendapat tanpa cepat menghakimi suatu peristiwa. Dan VPI sebagai salah satu komunitas berkumpulnya lintas partai. Sehingga pengaruh polarisasi atau koalisi antarpartai yang terjadi di luar harus bisa dijaga agar interaksi internal dapat berjalan secara baik dan beretika. Dan karena iman Katolik kita semua berupaya mempersatukannya,” imbau pria yang termasuk dalam “21 Tokoh Kristiani 2016 Pilihan Majalah NARWASTU” itu.

 Dalam Misa Syukur Natal dan Tahun Baru 2018 yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, cendekiawan, politisi, anggota dan tamu undangan VPI itu, Romo Andang Listya Binawan, SJ. dalam homily (khotbah) singkatnya yang diambil dari Injil Markus mengatakan, “Bapak Uskup Jakarta menggalakkan Tahun Persatuan (sila ke-3) dan Pancasila ada dalam khasanah iman kita. Sebagai orang Katolik apa hubungannya dengan iman (Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika), sebab dari awal kita memang sudah mau menjaga persatuan. Natal sebagai peringatan Yesus datang, dan Dia adalah wajah Allah. Dan semua yang diciptakan oleh Bapa adalah saudara. Maka kata persatuan bukanlah hal yang aneh dan itu adalah implikasi sebagai Bapa,” cetusnya.

“Politik adalah perjumpaan dari persaudaraan itu. Dalam konteks Vox Point Indonesia yang merupakan pribadi lepas pribadi di sini, bagaimana kita bersaudara kembali kepada Allah sebagai Bapa. Natal adalah mengimani bahwa persatuan dalam persaudaraan,” kata Romo Andang yang menegaskan bahwa Gereja Katolik tidak terlibat dalam politik praktis.

 Pada kesempatan itu, setelah selesai misa syukur, Direktur Bimas Katolik Kemenag RI, Eusabius Binsasi yang juga didapuk memberikan testimoni mengenai tahun politik, ia berpendapat, VPI yang telah ada di 11 provinsi sudah mensosialisasikan pencerahan hidup berbangsa dan bernegara. Tujuan utama untuk dijadikan umat Katolik di Indonesia adalah mencintai agamanya dan bangsa Indonesia.  “Semoga umat Katolik menjadi 100 persen Katolik dan Pancasilais,” ujarnya semangat. Tak ketinggalan Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M. yang merupakan Dewan Pakar VPI dan anggota Komisi XI DPR-RI dari PDIP menyoroti generasi milenial (usia 15-35 tahun) yang harus pula mendapat perhatian dan perlu dijangkau VPI.

“Generasi milenial ini memiliki hak pilih, dan VPI belum menjurus ke sana, sedangkan partai politik lain tengah mendalami. Selain itu, kaum perempuan yang punya andil suara 30 persen, yang diharapkan bukan sebagai pajangan, tapi benar-benar bersaing dan bisa disalurkan dalam parpol dengan pola-pola berbeda dan metode yang baru,” tukas anggota DPR-RI dari Dapil Jawa Timur itu.

Di sisi lain, Dr. Adrianus Meilala (Dewan Pakar VPI) menaruh perhatiannya kepada jumlah orang Katolik yang berada di sektor pemerintahan. Menurutnya, tahun 2014 di sektor negara terpental, padahal bisa dipenuhi oleh orang-orang Katolik, misalnya, di komisi negara, instansi pemerintahan atau kementerian. Kemudian Sekjen DPP Partai NasDem yang juga duduk sebagai Dewan Pakar VPI, Johny G. Plate ikut memberikan sambutan secara gamblang mengenai realita politik nasional saat ini. Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, track record atau rekam jejak yang teruji.

“Zaman telah berubah, di mana generasi Y zaman now, pengambilan keputusan bukan dari usia. Tapi dari cara berpikir dalam keputusan politik untuk generasi baru,” kata anggota DPR-RI ini semangat, dan ia pun terus mendorong agar VPI memiliki peran dalam lembaga tinggi negara, menjalin networking politik, dan lain sebagainya.

Dewan Pakar VPI, Wihadi Wiyanto (Anggota Komisi III DPR-RI dari Partai Gerindra) pun ikut  memberikan pendapat. Menurutnya, dengan berpolitik kita bisa melayani sesama di luar kekristenan melalui pemikiran-pemikiran, dan apa yang kita alami, inilah Indonesia. “Kita berpikir untuk NKRI dan wajib bela NKRI,”serunya mengajak para hadirin untuk tetap semangat. Dan bagi Ketua Umum VPI, Yohanes Handoyo Budhisedjati, S.H. situasi dan kondisi politik di Tanah Air akan memanas pada pesta demokrasi di pilkada, dan setiap partai politik sedang berlomba agar bisa menang di Pilpres 2019. “Namun suasana partai-partai sangat cair,” ujarnya. Dan Yohanes Handoyo tetap berharap bahwa siapapun nanti yang kalah dan menang harus tetap menjunjung sportifitas, persatuan dan kesatuan demi Indonesia tercinta. 

            Dalam acara itu, Vox Point Indonesia juga menyampaikan pesan politik untuk Indonesia yang akan mengadakan Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019 yang disampaikan Ketua Umum VPI, Yohanes Handoyo Budhisedjati. Selain pesan politik, ada pula rekomendasi yang mereka sampaikan. Berikut adalah kutipannya. Tahun Politik! Begitu kita menyebut tahun 2018 dan 2019 yang sedang dan akan kita lewati dalam dua tahun ke depan. Sekitar 171 daerah di seluruh Indonesia menggelar Pilkada Serentak dengan sentrumnya pada pemilihan gubernur di beberapa provinsi besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lain yang membuat suasana tahun politik 2018, menarik untuk dicermati.

           Hal yang selalu disoroti banyak kalangan ialah peta koalisi partai politik (Parpol) di Pilkada 2018 yang seolah-olah menjadi peta koalisi di tahun 2019 nanti dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Legislatif. Namun, lebih dari itu tahun politik tidak hanya dipahami sebagai urusan memilih gubernur-wakil gubernur, bupati atau wali kota, tetapi lebih dari itu, yaitu urusan semua sektor kehidupan, yaitu dunia ekonomi atau bisnis dan masyarakat sipil.

            Maka, Vox Point Indonesia menegaskan beberapa hal yang patut menjadi perhatian bersama sebagai warga bangsa agar memasuki tahun politik yang penuh dinamika ini dengan kebijaksanaan dan tentu saja di atas segala-galanya tetap mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Pertama, situasi kebangsaan. Masih teringat dalam benak kita hiruk pikuk Pilpres 2014 yang nyaris membelah bangsa ini. Belum juga sembuh luka keterbelahan, masyarakat sudah harus menghadapi Pilkada DKI Jakarta yang sangat menguras energi bangsa, terutama karena masifnya politik identitas berbasiskan SARA.

          Strategi yang menurut kami, paling kotor telah dipertontonkan kepada publik dan ini meninggalkan luka sangat mendalam. Dan usaha-usaha untuk mempersatukan masyarakat yang terbelah ini masih banyak mengalami kendala. Masyarakat menjadi mudah curiga, dan kekhawatiran berulang kembali dengan pola yang sama, sangatlah  besar, apalagi Indonesia menghadapi  171 daerah provinsi, kabupaten/kota yang akan  melaksanakan Pilkada Serentak pada 2018 ini. Saat ini memang ada upaya untuk mempersatukan kembali, tetapi ada juga pihak-pihak yang melakukan tindakan sebaliknya. Saat ini masyarakat resah karena manuver tokoh-tokoh masyarakat yang tidak konsisten.

           Kedua, situasi perekonomian. Selama Pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi pusat perhatian dan orientasi pembangunan di luar pulau  Jawa mendapatkan perhatian besar dari Presiden. Ini merupakan langkah berani yang selama  ini belum pernah ada. Pembangunan jalan tol di Pulau Jawa saja sudah sekitar 500 km dalam 3 tahun terakhir. Jalan tol Jakarta-Surabaya akan selesai pada tahun 2019. Selain itu, pembangunan bendungan, jalan, pos perbatasan, jaringan irigasi banyak terjadi di luar Jawa, dan itu semua ditujukan menjamin kedaulatan pangan nasional. 

               Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintahan Jokowi-JK berhasil tumbuh pesat walaupun masih dibawah Singapura, Malaysia, Australia dan Thailand. Namun pertumbuhan 26% sudah cukup bagus. Hanya saja kerterlibatan swasta untuk berinvestasi masih rendah. Sehingga hal ini perlu di dorong dengan berbagai cara. Adanya catatan kecil mengenai langkah-langkah Pemerintah yang sering tidak sinkron antara para menteri dengan eselon di bawahnya juga merupakan salah satu faktor penghambat gerak  laju perekonomian. Dalam tahun politik saat ini, dunia bisnis dikhawatirkan wait and see yang tentu akan berpengaruh pada rencana besar pertumbuhan ekonomi nasional.

               Ketiga, penegakan hukum. Dalam tiga tahun Pemerintahan Jokowi, komitmen pemberantasan korupsi tetap merupakan prioritas utama.  Namun perlawanan para koruptor juga makin dahsyat. Harus diakui bahwa  masih banyak yang harus dikerjakan oleh penegak hukum dalam memerangi korupsi, terutama sinergi yang kuat antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.  KPK sebagai lembaga yang sekarang dipercaya untuk melakukan pemberantasan korupsi juga perlu  dilakukan pengawasan  seiring dengan berbagai kebocoran internal, sistem birokrasi dan manajemen yang perlu dievaluasi kembali.

              Sesungguhnya KPK tidak harus menjadi lembaga superbody yang bergerak tanpa pengawasan. Dalam banyak kejadian, hambatan yang mungkin terjadi adalah ketakutan aparatur negara dalam penanganan project sehingga memperlambat gerak perekonomian. Ini yang sering dikeluhkan bahwa kesalahan prosedur bisa berakibat seseorang kehilangan jabatan dan sangat mungkin bisa menjadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan kasus-kasus hukum cenderung belum banyak yang tuntas dan aroma 'tebang pilih' masih kentara. 

            Sehingga banyak koruptor yang tertangkap tetapi tidak menimbulkan rasa jera bagi yang  lain karena sepertinya kesan KPK 'masih bisa diatur' muncul dalam pandangan masyarakat luas. Tidak mengherankan pejabat yang terkena kasus korupsi tidak menunjukkan penyesalan. Dan korupsiyang dilakukan cenderung berjamaah. Di satu sisi, KPK tidak pernah mengusut tuntas suatu kasus, sehingga pemberantasan korupsi terkesan sebagai festivalisasi saja, yaitu ramai di awal pada saat ada operasi tangkap tangan dan penetapan tersangka tetapi suram pada ujungnya.

                Keempat, situasi hubungan antar agama.Pasca Pilkada DKI Jakarta, situasi hubungan masyarakat beragama menjadi rentan. Di kalangan masyarakat pun mengalami perbedaan pandangan yang makin menajam tentang ideologi bangsa. Pihak yang satu tetap ingin menjaga keutuhan bangsa, menjaga kebhinnekaan dengan tetap berlandaskan Pancasila sebagai way of life bangsa ini. Pemerintah telah menyadari sepenuhnya dan dalam upayanya mensosialisasikan kembali ideologi bangsa, UKP PIP yang dibentuk oleh Presiden sebagai tanda daruratnya situasi keberagaman di NKRI.Masyarakat Indonesia harus secepatnya diperkenalkan kembali ideologi bangsa yakni Pancasila.  Bahaya disintegrasi bangsa telah disadari sepenuhnya oleh Pemerintah dan karenanya semua upaya dari UKP PIP adalah secepatnya mensosialisasikan landasan filosofi bangsa dan melakukan tindakan preventif terhadap masuknya ideologi yang membahayakan bangsa, yang menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Juga FKUB telah menjadi lembaga yang mendapatkan tanggungjawab besar dalam mengelola kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.

            Kelima, situasi politik di Tanah Air. Persiapan menjelang Pilkada dan Pileg dan Pilpres sampai pertengahan tahun 2019 pasti akan memberikan dampak bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Verifikasi parpol peserta pemilu pun sudah tiba pada saat-saat terakhir di mana lebih dari minimal 4  parpol baru akan ikut serta.  Pesta demokrasi yang diawali dengan Pilkada di 171 daerah, di antaranya 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 kota  memang akan memberikan kesan menakutkan, karena peristiwa politik layaknya pilkada tentu akan terjadi polarisasi di masyarakat. Akan terjadi kubu-kubu antarpendukung dan apabila tidak dikelola dengan baik, maka Indonesia akan mengalami dampak negatif dari pesta demokrasi itu sendiri.

             Partai sedang berlomba untuk memberikan kader terbaiknya  dalam pilkada dengan tujuan untuk memenangkan pemilu legislatif dan Pilpres. Partai juga sedang mencari 'nilai tawar'  dalam rangka Pilpres. Maka terlihat jelas bahwa ada partai yang berlawanan di suatu daerah tapi menjadi teman koalisi di daerah lain. Ini adalah membuktikan bahwa dalam partai-partai yang ada, suasana sangat cair. Adapun dinamika politik yang baru saja terjadi, seperti tuduhan kriminalisasi calon, dll adalah merupakan riak-riak dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Dengan berbagai catatan di atas, Vov Point Indonesia memberikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, mempertahankan visi kebangsaan sebagai ciri khas organisasi, yakni menjadi perekat bangsa, yang bisa dilakukan dengan beberapa cara antara lain: (a) Membuka ruang dialog yang akuntabel sehingga tercipta kondisi nyaman, aman dengan mengedepankan kepentingan gereja dan bangsa. (b) Memberikan edukasi politik kepada awam Katolik untuk berani mengemukakan pandangan, pendapat tanpa cepat  menghakimi terhadap sesuatu peristiwa.

Lalu (c) Mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat dalam bentuk perlawanan terhadap paham-paham intoleransi dengan cara bekerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai platform yang sama. (d) Menegaskan bahwa Vox Point Indonesia adalah komunitas berkumpulnya lintas  partai sehingga pengaruh polarisasi atau koalisi antarpartai yang terjadi di luar harus bisa dijaga agar interaksi internal dapat berjalan secara baik dan beretika. Karena iman Katolik kita semua yang mempersatukannya. (e) Memberikan penghargaan kepada anggota yang partainya sedang beroposisi dan berani memberikan koreksi agar tidak dilakukan cara-cara yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar.

Dan (f) Mencari peluang untuk merekomendasikan calon-calon legislatif, calon DPD, calon bupati/wali kota yang kompeten, berwawasan kebangsaan ikut serta dalam Pilkada 2018 dan Pileg 2019, serta mendukung secara terbuka secara resmi di area publik. Kedua, memberikan apresiasi terhadap pencapaian selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK yang berani melangkah membenahi masalah-masalah lama (dan tidak populer) dan sekarang mulai menunjukkan manfaatnya. Keberhasilan di bidang pengendalian keamanan dan kestabilan politik perlu juga mendapatkan apresiasi di samping reformasi perpajakan yang juga telah terlihat lebih rapi. Banyak area-area positif terutama sosok Presiden Jokowi yang sangat komit berjuang  untuk memajukan Indonesia.

              Ketiga, meminta Pemerintah dan penyelenggara pemilu lebih tegas dalam penanggulangan masalah intoleransi, ujaran kebencian dan SARA yang banyak dipakai dalam pertarungan politik dalam bentuk kampanye hitam. Dalam tahun politik ini, pemerintah dan penyelenggara harus segera membuat rambu-rambu kegiatan yang bersifat keagamaan murni atau pengerahan massa dengan kedok agama namun bertujuan mendiskreditkan pihak-pihak lain. Tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap semua tokoh ataupun jurkam yang mencoba membawa SARA dalam pidato maupun khotbah yang isinya menjauhkan kebhinnekaan pantas ditindak tegas.

              Keempat, meminta partai-partai politik mendengarkan secara sungguh-sungguh suara rakyat tentang calon-calon Presiden dan Wapres RI. Dan diharapkan partai-partai ikut serta bertanggung jawab terhadap terjaganya 4 konsensus dasar dan tidak mementingkan golongannya saja. Termasuk mempertimbangkan duet Jokowi dan Prabowo Soebianto dalam Pilpres 2019 demi kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara.

             Kelima, membebaskan setiap pengurus dan anggota Vox Point Indonesia menyalurkan aspirasi politiknya namun tetap berpegang pada prinsip, In principiis unitas, In dubiis libertas, sed In omnibus caritas. Dalam  hal-hal yang prinsip kita harus SATU (iman, dogma, hierarki gereja, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI). Dalam hal-hal yang masih bisa diperdebatkan, kita bebas memilih (pilihan partai, ormas, politik dll). Namun dalam segala hal harus ada CINTA KASIH. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati,” tegas Yohanes Handoyo. BTY/CT

Berita Terkait